SOKSI Kecam Transaksi Politik demi Kekuasaan

Saturday, 05 June 2010 00:00

JAKARTA-Pendiri Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Prof Suhardiman menegaskan, Soksi akan menjadi satu-satunya ormas yang menjadi penjaga moral sekaligus menentang budaya money politics atau transaksi politik demi kekuasaan. "Karena itu, Soksi harus menjadi pelopor proses demokratisasi yang menentang transaksional politik atau praktik money politics serta menjadi garda terdepan menentang semua bentuk transaksional politik demi mencapai kekuasaan," ujar pendiri SOKSI Suhardiman pada acara pengumuman kepengurusan SOKSI 2010-2015 di Century Hotel Jakarta, Jumat (4/6).

Menurut Suhardiman, praktik money politics untuk mencari kekuasaan belakangan ini sudah menjadi penyakit kronis bangsa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya karena dapat merusak sendi-sendi demokrasi yang mengutamakan idealisme, integritas dan akal sehat. Dia menjelaskan, susunan kepengurusan SOKSI periode 2010-2015 kali ini berjumlah kurang lebih 140 orang, baik di jajaran Dewan Pembina maupun Depinas dengan mengakomodir semua kader-kader terbaik SOKSI.

"Bagaimana pun, mereka semua adalah anak-anak saya, harus bersatu dan membesarkan organisasi maupun sebagai pilar Partai Golkar yang menjadi tulang punggung untuk merebut kembali kejayaan Partai Golkar pada Pemilu 2014 mendatang. Saya berharap para pemimpin yang lahir dari hasil Munas IX SOKSI, adalah mereka yang dipersiapkan juga untuk menjadi Pimpinan Golkar dan Pimpinan Bangsa kedepan," tegas dia.

Suhardiman juga mengaku, Munas IX Soksi yang berlangsung pada 20-23 Mei lalu mengalami deadlock serta diambil alih pendiri sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan diperkuat dengan keputusan Rapimnas SOKSI 2006.

"Alhamdulillah, saat itu saya berjanji akan menyelesaikan persoalan munas ini paling lama tiga bulan sejak munas. Tapi, alhamdulillah dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, saya dibantu para Depidar telah berhasil menyelesaikan tugas berat ini dan membentuk susunan kepengurusan," ujarnya.

Karena itu, jika ada kader-kader Soksi yang merasa tidak puas dengan keputusan ini, maka apa yang dilakukan merupakan tindakan yang inkonstitusional. "Soksi adalah organisasi perjuangan, bukan tempat bagi orang-orang yang berkedok dan mempejuangkan demokrasi dengan motivasi mencari uang. Karena itu, keputusan kepengurusan SOKSI periode 2010-2015 merupakan keputusan yang konstitusional, sesuai dengan harapan semua pihak yang ada," tegas dia.

Seperti diketahui, Keputusan menetapkan Ade Komaruddin sebagai Ketum Depinas SOKSI dituangkan dalam SK Pendiri selaku pengambilalih wewenang Munas IX. 2010, Nomor: kep 03/Depinas-Soksi/ ist/VI/2010 tertanggal 31 Mei 2010.

Pada saat yang sama pendiri juga menandatangani SK Pendiri selaku pengambil alih wewenang Munas IX. 2010, Nomor 01/Depinas-Soksi/ ist/VI/2010 tentang AD-ART SOKSI dan Nomor 02/Depinas-Soksi/ ist/VI/2010 tentang Dewan Pembina SOKSI yakni Ketua Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Rusli Zainal dan sekretaris Bobby Suhardiman.

Politik Uang

Ketua Umum Depinas Soksi Ade Komarudin menyatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya pernyataan pendiri Soksi untuk memerangi budaya politik uang dan transaksional politik demi kekuasaan. "Soksi kedepan akan mengembangkan pola kepemimpinan yang bersih dan amanah. Karena itu, Soksi harus dibersihkan dari praktek politik uang. Soksi akan memelopori dan memerangi politik uang untuk mencapai kekuasaan," katanya.
Secara makro, lanjut dia, perpolitikan nasional kedepan akan semakin dinamis.

"Karena itu, Soksi harus tampil dan berbuat karya nyata dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga, eksistensi Soksi kedepan lebih fokus dan program yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat untuk rakyat," tegas dia.

Dalam kesempatan itu Ade menyampaikan tiga hal yang akan dilaksanakannya selama memimpin SOKSI lima tahun ke depan. Pertama, Depinas akan jalankan konsolidasi secara maraton ke seluruh depidar, depicab. Kedua, depinas akan lakukan pengkaderan (P2KB) secara intensif mulai dari pusat dan ke daerah-daerah. Soal kaderisasi ini sangat penting dan hal tersebut harus ditularkan ke daerah-daerah," kata dia.

Ketiga, mengukuhkan SOKSI agar bisa mendapatkan pengakuan masyarakat. "Untuk masyarakat, Soksi akan lakukan pengabdian yang berkenan dihati rakyat," ujarnya. san

http://www.riaumandiri.net/rm/index.php?option=com_content&view=article&id=6446:soksi-kecam-transaksi-politik-demi-kekuasaan&catid=34:headline&Itemid=73