SOKSI Dukung Pengajuan Hak Angket Pajak
Senin, 21 Februari 2011 | 0:39
Salah satu penyebab ketidakpastian penerimaan pajak.
JAKARTA- Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mendukung sepenuhnya langkah Partai Golkar untuk konsisten menyukseskan pansus Hak Angket Pajak yang akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR pada 22 Februari untuk meningkatkan penerimaan negara.
"Untuk itu, Depinas SOKSI mengimbau Partai Demokrat dan partai lainnya bersama-sama Partai Golkar konsisten menyukseskan pansus angket pajak tersebut. Suksesnya angket ini penting untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di tengah terjadinya kebocoran dan maraknya mafia pajak," kata Ketua Umum Depinas SOKSI Ade Komarudin di Jakarta, Minggu..
Menurut Ade, penerimaan negara dari pajak ini sangat menentukan suksesnya pembangunan secara keseluruhan, karena 85% APBN pemasukannya dari pajak.
Ade menambahkan, bila pansus pajak ini terbentuk juga akan membantu Dirjen Pajak yang baru melakukan reformasi birokrasi dan menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak.
"Bila kebocoran pajak dan mafia pajak dapat diberantas, otomatis penerimaan negara akan meningkat tajam, dan itu artinya akan menambah anggaran pembangunan untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan pembangunan infrastruktur di pedesaan," katanya.
Ade menilai, sebenarnya pembentukan hak angket pajak ini pertama kali digulirkan oleh Partai Demokrat yang mengambil inisiatif.
"Karena itu, saya mengimbau agar Demokrat tetap konsisten. Kembalilah ke idealisme semula untuk kejayaan negara, karena Golkar semula hanya ikut mendukung, tapi dalam perjalanan terakhir tetap konsisten. Lagi pula hak angket pajak ini kan tidak untuk pemakzulan presiden," tegas Ade.
Ia menambahkan, Golkar menjadi partai pertama yang akan menjamin pemerintahan SBY-Boediono sukses hingga 2014. Sebab, koalisi sejak semula tak pernah berkomitmen untuk selalu seragam. Bagi Partai Golkar koalisi harus efektif untuk kepentingan memperjuangkan rakyat dan pengembangan demokrasi, bukan untuk mengebiri demokrasi seperti mengebiri hak-hak anggota dewan memperjuangkan kepentingan rakyat. (gor/ant)
http://www.investor.co.id/home/soksi-dukung-pengajuan-hak-angket-pajak/6028
Rabu, 03 Agustus 2011
Satgas Soksi harus Kedepankan Karya
Satgas Soksi harus Kedepankan Karya
9th February 2011
STABAT|OB – H Ngogesa Sitepu selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab – Soksi) Kabupaten Langkat mengharapkan seluruh keanggotaan SOKSI Kabupaten Langkat, agar menjaga etika dan tanggungjawab serta selalu berbuat bagi kepentingan umum.
“Keberadaan Satgas diharapkan lebih memacu SOKSI dalam mengedepankan karya di masyarakat, sehingga organisasi ini semakin diakui kemanfa’atannya tidak saja internal akan tetapi juga secara eksternal,” ujar Ngogesa Sitepu ketika memberikan sambutan pada pengukuhan Satgas SOKSI Kabupaten Langkat bertempat di Bungalow PTPN II Maryke, Berastagi, Rabu (9/2).
SOKSI dalam perjalanan sejarahnya merupakan salah satu ormas yang ikut membidani kelahiran Partai Golkar sebut Ngogesa yang juga Bupati Langkat itu, tentunya telah sedemikian dewasa dan matang menyikapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.
Oleh karenanya dengan keberagaman anggota yang terdiri dari unsur karyawan, buruh, pekerja maupun pegawai pemerintah, maka SOKSI harus membuat arah kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
“Karya dan kekaryaaan sebagai dasar kita berpikir dan bertindak,” seru Ngogesa yang disambut applaus seluruh Satgas dan undangan yang hadir memenuhi lokasi tersebut.
Mulai hari ini dan kedepan Satgas yang dominan pembentukannya di area perkebunan-perkebunan pemerintah, agar lebih cerdas serta dapat menjaga nama besar SOKSI yang telah dikenal masyarakat luas.
Sebelumnya, Ketua Panitia Adi Taslim dalam laporannya menyatakan pembentukan Satgas SOKSI terdiri atas karyawan yang bertugas di PTPN.II, PTPN IV, PT LNK, dan Swasta.
Keberadaan satgas dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan ormas SOKSI sekaligus menjaga asset perusahaan bagi kesejahteraan karyawan.
Tampak sebelum dan seusai Ngogesa mengemukakan harapannya, 51 personil Satgas SOKSI maupun sejumlah undangan antusias menjabat tangan Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Langkat itu.
Sesekali Ngogesa berpesan, agar Satgas mampu turut mengawal kondusifitas diwilayah kerja masing-masing, sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan. [hmt/man]
http://obrolanbisnis.com/satgas-soksi-harus-kedepankan-karya/
9th February 2011
STABAT|OB – H Ngogesa Sitepu selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depicab – Soksi) Kabupaten Langkat mengharapkan seluruh keanggotaan SOKSI Kabupaten Langkat, agar menjaga etika dan tanggungjawab serta selalu berbuat bagi kepentingan umum.
“Keberadaan Satgas diharapkan lebih memacu SOKSI dalam mengedepankan karya di masyarakat, sehingga organisasi ini semakin diakui kemanfa’atannya tidak saja internal akan tetapi juga secara eksternal,” ujar Ngogesa Sitepu ketika memberikan sambutan pada pengukuhan Satgas SOKSI Kabupaten Langkat bertempat di Bungalow PTPN II Maryke, Berastagi, Rabu (9/2).
SOKSI dalam perjalanan sejarahnya merupakan salah satu ormas yang ikut membidani kelahiran Partai Golkar sebut Ngogesa yang juga Bupati Langkat itu, tentunya telah sedemikian dewasa dan matang menyikapi perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat.
Oleh karenanya dengan keberagaman anggota yang terdiri dari unsur karyawan, buruh, pekerja maupun pegawai pemerintah, maka SOKSI harus membuat arah kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
“Karya dan kekaryaaan sebagai dasar kita berpikir dan bertindak,” seru Ngogesa yang disambut applaus seluruh Satgas dan undangan yang hadir memenuhi lokasi tersebut.
Mulai hari ini dan kedepan Satgas yang dominan pembentukannya di area perkebunan-perkebunan pemerintah, agar lebih cerdas serta dapat menjaga nama besar SOKSI yang telah dikenal masyarakat luas.
Sebelumnya, Ketua Panitia Adi Taslim dalam laporannya menyatakan pembentukan Satgas SOKSI terdiri atas karyawan yang bertugas di PTPN.II, PTPN IV, PT LNK, dan Swasta.
Keberadaan satgas dimaksudkan untuk memperkuat keberadaan ormas SOKSI sekaligus menjaga asset perusahaan bagi kesejahteraan karyawan.
Tampak sebelum dan seusai Ngogesa mengemukakan harapannya, 51 personil Satgas SOKSI maupun sejumlah undangan antusias menjabat tangan Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Langkat itu.
Sesekali Ngogesa berpesan, agar Satgas mampu turut mengawal kondusifitas diwilayah kerja masing-masing, sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan. [hmt/man]
http://obrolanbisnis.com/satgas-soksi-harus-kedepankan-karya/
Soksi: Pemerintah Gagal Lindungi Kebhinekaan
Penyerangan Ahmadiyah
Soksi: Pemerintah Gagal Lindungi Kebhinekaan
Pemerintah melalui kepolisian harus segera mengusut tuntas aksi penyerangan.
Senin, 7 Februari 2011, 19:57 WIB
Arry Anggadha
VIVAnews – Penyerangan terhadap kelompok jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, terus menuai kecaman. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) menilai aparat kepolisian telah gagal menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dari perilaku kriminal yang mengatasnamakan agama.
Tidak ada alasan lagi, negara berkewajiban melindungi setiap warga negara dari segala ancaman, apalagi sampai mengorbankan kelompok minoritas.
"Kalau masalah ini terus dibiarkan, dikhawatirkan bisa menjadi preseden buruk terhadap pemerintah sendiri," ujar Ketua Umum Depinas SOKSI, Ade Komarudin, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 7 Februari 2011.
Menurut Ade, pemerintah melalui kepolisian harus segera mengusut tuntas aksi penyerangan dan menangkap pelaku insiden anarkis, apalagi sampai menelan korban jiwa. "Kejadian ini bukan kali pertama. Bahkan sering terjadi dan yang menjadi korban justru masyarakat kecil, seperti insiden HKBP Ciketing beberapa waktu lalu," ujarnya.
Ade menambahkan, jika yang menjadi persoalan adalah SKB tiga Menteri pada 2006, sebaiknya masalah itu perlu didiskusikan kembali. Karena secara hierarki perundang-undangan, SKB tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pemerintah harus mampu memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dalam melaksanakan keyakinan beragama sesuai dengan UUD 1945.
"Salah satu solusi mengatasi konflik antar umat beragama adalah bagaimana sesama pemeluk agama bisa menjalin semangat ukhuwah Islamiyah dengan mengedepankan persaudaraan dan perdamaian dibanding membesar-besarkan konflik yang terjadi," kata Ade yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.
Ade juga mencontohkan, saat terjadi konflik dan ketegangan antar pemeluk Islam dengan Kristen di Amerika Serikat. Saat itu, Presiden Barack Obama juga mengakui bahwa konflik terjadi bukan karena agama itu sendiri.
Melainkan ada beberapa faktor yang menjadi pemicunya, seperti soal kolonialisme yang menyangkal hak dan peluang bagi warga muslim, serta perang dingin yang membuat banyak negara dengan mayoritas penduduk muslim diperlakukan sebagai boneka dengan mengabaikan aspirasi mereka.
Pada kesempatan itu, Ade Komarudin juga menegaskan kembali bahwa SOKSI segera memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama (KUB) untuk segera dibahas. "Saya sudah menginstruksikan 35 dari 106 anggota DPR yang berasal dari Soksi memperjuangkan pengajuan RUU ini, sehingga masalah pluralitas agama tidak dijadikan komoditas politik kelompok tertentu," ujarnya. (art)
• VIVAnews
http://nasional.vivanews.com/news/read/203390-soksi--pemerintah-gagal-lindungi-kebhinekaan
Soksi: Pemerintah Gagal Lindungi Kebhinekaan
Pemerintah melalui kepolisian harus segera mengusut tuntas aksi penyerangan.
Senin, 7 Februari 2011, 19:57 WIB
Arry Anggadha
VIVAnews – Penyerangan terhadap kelompok jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, terus menuai kecaman. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi) menilai aparat kepolisian telah gagal menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dari perilaku kriminal yang mengatasnamakan agama.
Tidak ada alasan lagi, negara berkewajiban melindungi setiap warga negara dari segala ancaman, apalagi sampai mengorbankan kelompok minoritas.
"Kalau masalah ini terus dibiarkan, dikhawatirkan bisa menjadi preseden buruk terhadap pemerintah sendiri," ujar Ketua Umum Depinas SOKSI, Ade Komarudin, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 7 Februari 2011.
Menurut Ade, pemerintah melalui kepolisian harus segera mengusut tuntas aksi penyerangan dan menangkap pelaku insiden anarkis, apalagi sampai menelan korban jiwa. "Kejadian ini bukan kali pertama. Bahkan sering terjadi dan yang menjadi korban justru masyarakat kecil, seperti insiden HKBP Ciketing beberapa waktu lalu," ujarnya.
Ade menambahkan, jika yang menjadi persoalan adalah SKB tiga Menteri pada 2006, sebaiknya masalah itu perlu didiskusikan kembali. Karena secara hierarki perundang-undangan, SKB tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pemerintah harus mampu memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dalam melaksanakan keyakinan beragama sesuai dengan UUD 1945.
"Salah satu solusi mengatasi konflik antar umat beragama adalah bagaimana sesama pemeluk agama bisa menjalin semangat ukhuwah Islamiyah dengan mengedepankan persaudaraan dan perdamaian dibanding membesar-besarkan konflik yang terjadi," kata Ade yang juga Sekretaris Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.
Ade juga mencontohkan, saat terjadi konflik dan ketegangan antar pemeluk Islam dengan Kristen di Amerika Serikat. Saat itu, Presiden Barack Obama juga mengakui bahwa konflik terjadi bukan karena agama itu sendiri.
Melainkan ada beberapa faktor yang menjadi pemicunya, seperti soal kolonialisme yang menyangkal hak dan peluang bagi warga muslim, serta perang dingin yang membuat banyak negara dengan mayoritas penduduk muslim diperlakukan sebagai boneka dengan mengabaikan aspirasi mereka.
Pada kesempatan itu, Ade Komarudin juga menegaskan kembali bahwa SOKSI segera memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama (KUB) untuk segera dibahas. "Saya sudah menginstruksikan 35 dari 106 anggota DPR yang berasal dari Soksi memperjuangkan pengajuan RUU ini, sehingga masalah pluralitas agama tidak dijadikan komoditas politik kelompok tertentu," ujarnya. (art)
• VIVAnews
http://nasional.vivanews.com/news/read/203390-soksi--pemerintah-gagal-lindungi-kebhinekaan
Soksi Desak Presiden SBY Hentikan Politisasi Hukum
Soksi Desak Presiden SBY Hentikan Politisasi Hukum
Posted by Redaksi on Januari 31, 2011
Jakarta ( Berita ) : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi Ade Komarudin mendesak Presiden Yudhoyono melakukan upaya konkrit menghentikan politisasi hukum, terkait penahanan 19 dari 26 anggota DPR RI periode 1999-2004 yang menerima suap cek perjalanan pascapemilihan DGS BI Miranda Goeltom.
“Partai Golkar tetap komit dalam pemberantasan korupsi, siapapun yang melakukan hal itu harus ditindak tanpa padang bulu. Tapi, Golkar juga akan tetap berteriak dan memperjuangkan agar tidak terjadi politisasi hukum secara sistematis dengan target menyingkirkan lawan-lawan politik seperti yang dialami Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Bayangkan saja, ketua umum Golkar saja dizolimin apalagi yang lain,” kata Ade Komarudin di jakarta, Senin [31/01].
Menurut Ade Komarudin, penahanan para mantan anggota Komisi IX periode 2004-2009 (Sekarang Komisi XI DPR) terasa ada keanehan dan kejanggalan. Bahkan itu dinilainya sangat kental adanya politisasi hukum yang dilakukan pemerintah, karena yang dilakukan KPK pun terkesan sangat politis.
“Jika memang KPK ingin melakukan penegakan hukum, kenapa pemberi suap justru tidak diproses, dimana rasa keadilan. Saya percaya Presiden SBY tidak melakukan intervensi seperti haknya komitmen Partai Golkar tidak akan pernah melakukan intervensi hukum karena hal itu akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Namun, sesuai dengan asas praduga tak bersalah Partai Golkar tetap akan memberikan advokasi kepada anggotanya yang terkait dengan persoalan hukum,” katanya.
Ade Komarudin menambahkan, hingga saat ini Partai Golkar tetap memiliki komitmen untuk bergabung dalam koalisi sesuai komitmen semula. Namun Golkar tetap akan bersikap kritis terhadap pemerintahan SBY-Boediono dalam masalah yang dipandang subtantif untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, khususnya di bidang politik, hukum, ekonomi dan budaya.
“Mencermati berbagai persoalan bukum yang terjadi belakangan ini, tidak ada keraguan bagi Partai Golkar untuk mengatakan bahwa pemerintahan ini sudah tebang pilih dalam pemberantasan korupsi serta kerap kali melakukan politisasi hukum. Realitasnya memang demikian jika dari partai lain dengan cepat dan sigap bahkan seringkali menerabas asas praduga tak bersalah, tapi dari latar belakang yang sama banyak yang menguap dan tidak jelas pengusutannya,” tegas Sekretaris FPG DPR RI tersebut.
Ketika ditanyakan apakah Partai Golkar masih percaya pemberantasan korupsi, Ade Komarudin menyatakan, pemberantasan korupsi bukan hanya tekad pemerintah, tapi menjadi tekad seluruh komponen bangsa, termasuk partai politik untuk mendukung pemberantasan korupsi secara menyeluruh, adil dan tidak tebang pilih.
“Kalau dilakukan dengan cara mempolitisasi hukum seperti sekarang ini justru hal itu mendegradasi program pemerintah yang sangat mulia,” kata Ade.
Sebelumnya di Kupang NTT, Sabtu, Ade juga memberikan pernyataan yang hampir sama saat membuka Musda Depidar SOKSI NTT. Dalam kesempatan itu Ade melarang keras para kandidat ketua Depidar melakukan politik uang. Ade mengharamkan politik uang dan akan menindak tegas kader SOKSI yang terbukti melakukannya. Akhirnya dalam musda Soksi NTT tersebut terpilih Bupati Sumba Timur Gideon Bilijora sebagai Ketua Depidar SOKSI NTT. (ant )
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUYejWWgU5abytk9qWoOo9m7rqqBCXdXRgLtfBB7eFABemIM2cZ4GuQtXF10zsYbpkgMfykVq1PwXHUVVxwJmea6HE8wAQGBrKb0k8fA3qTlGXdV07EeaML1vv9J-kVup8B1gKeEdJJ40k/s1600/sejarah+dekrit+presiden+5+juli+1959.jpg
Posted by Redaksi on Januari 31, 2011
Jakarta ( Berita ) : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Soksi Ade Komarudin mendesak Presiden Yudhoyono melakukan upaya konkrit menghentikan politisasi hukum, terkait penahanan 19 dari 26 anggota DPR RI periode 1999-2004 yang menerima suap cek perjalanan pascapemilihan DGS BI Miranda Goeltom.
“Partai Golkar tetap komit dalam pemberantasan korupsi, siapapun yang melakukan hal itu harus ditindak tanpa padang bulu. Tapi, Golkar juga akan tetap berteriak dan memperjuangkan agar tidak terjadi politisasi hukum secara sistematis dengan target menyingkirkan lawan-lawan politik seperti yang dialami Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Bayangkan saja, ketua umum Golkar saja dizolimin apalagi yang lain,” kata Ade Komarudin di jakarta, Senin [31/01].
Menurut Ade Komarudin, penahanan para mantan anggota Komisi IX periode 2004-2009 (Sekarang Komisi XI DPR) terasa ada keanehan dan kejanggalan. Bahkan itu dinilainya sangat kental adanya politisasi hukum yang dilakukan pemerintah, karena yang dilakukan KPK pun terkesan sangat politis.
“Jika memang KPK ingin melakukan penegakan hukum, kenapa pemberi suap justru tidak diproses, dimana rasa keadilan. Saya percaya Presiden SBY tidak melakukan intervensi seperti haknya komitmen Partai Golkar tidak akan pernah melakukan intervensi hukum karena hal itu akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Namun, sesuai dengan asas praduga tak bersalah Partai Golkar tetap akan memberikan advokasi kepada anggotanya yang terkait dengan persoalan hukum,” katanya.
Ade Komarudin menambahkan, hingga saat ini Partai Golkar tetap memiliki komitmen untuk bergabung dalam koalisi sesuai komitmen semula. Namun Golkar tetap akan bersikap kritis terhadap pemerintahan SBY-Boediono dalam masalah yang dipandang subtantif untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, khususnya di bidang politik, hukum, ekonomi dan budaya.
“Mencermati berbagai persoalan bukum yang terjadi belakangan ini, tidak ada keraguan bagi Partai Golkar untuk mengatakan bahwa pemerintahan ini sudah tebang pilih dalam pemberantasan korupsi serta kerap kali melakukan politisasi hukum. Realitasnya memang demikian jika dari partai lain dengan cepat dan sigap bahkan seringkali menerabas asas praduga tak bersalah, tapi dari latar belakang yang sama banyak yang menguap dan tidak jelas pengusutannya,” tegas Sekretaris FPG DPR RI tersebut.
Ketika ditanyakan apakah Partai Golkar masih percaya pemberantasan korupsi, Ade Komarudin menyatakan, pemberantasan korupsi bukan hanya tekad pemerintah, tapi menjadi tekad seluruh komponen bangsa, termasuk partai politik untuk mendukung pemberantasan korupsi secara menyeluruh, adil dan tidak tebang pilih.
“Kalau dilakukan dengan cara mempolitisasi hukum seperti sekarang ini justru hal itu mendegradasi program pemerintah yang sangat mulia,” kata Ade.
Sebelumnya di Kupang NTT, Sabtu, Ade juga memberikan pernyataan yang hampir sama saat membuka Musda Depidar SOKSI NTT. Dalam kesempatan itu Ade melarang keras para kandidat ketua Depidar melakukan politik uang. Ade mengharamkan politik uang dan akan menindak tegas kader SOKSI yang terbukti melakukannya. Akhirnya dalam musda Soksi NTT tersebut terpilih Bupati Sumba Timur Gideon Bilijora sebagai Ketua Depidar SOKSI NTT. (ant )
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUYejWWgU5abytk9qWoOo9m7rqqBCXdXRgLtfBB7eFABemIM2cZ4GuQtXF10zsYbpkgMfykVq1PwXHUVVxwJmea6HE8wAQGBrKb0k8fA3qTlGXdV07EeaML1vv9J-kVup8B1gKeEdJJ40k/s1600/sejarah+dekrit+presiden+5+juli+1959.jpg
Rita Widyasari Calon Kuat Ketua SOKSI
Rita Widyasari Calon Kuat Ketua SOKSI
Korankaltim.co.id - Sabtu, 29 Januari 2011
SAMARINDA - Setelah kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) XIII Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kaltim dibawah kepemimpinan HM Hatta Zainal dibekukan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI sejak 11 Januari 2011 lalu kini sudah bermunculan empat calon ketua Depidar XIII SOKSI Kaltim periode 2011-2016.
Mereka adalah HM Amir P Ali, Rita Wadyasari, Dahri Yasin dan H Syahrun. Dari empat kandidat tersebut ternyata Rita Widyasari disebut-sebut sebagai calon kuat ketua Depidar XIII SOKSI Kaltim.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Depidar XIII SOKSI Kaltim HM Amir P Ali yang kini menjabat Caretaker Depidar XIII SOKSI Kaltim. “Meski saya tahu Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal mengajukan Rita Widyasari sebagai calon ketua Depidar XIII SOKSI Kaltim tapi tak ada salahnya saya mencalonkan diri juga,” ucap Amir belum lama ini.
Menyikapi hal itu Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Mukmin Faisyal sore kemarin mengaku mengusulkan nama Rita. Tapi tak menutup kemungkinan masih ada calon lain seperti H Syahrun dan Dahri Yasin. “Siapa saja boleh mencalonkan diri seperti Rita Widyasari, Dahri dan H Syahrun sebagai ketua Depidar XIII SOKSI Kaltim. Karena mereka merupakan kader terbaik Partai Golkar,” katanya.
Ditambahkan pula calon ketua Depidar XIII SOKSI Kaltim tak cukup hanya cakap dalam memim-pin tapi juga harus berkantong tebal. “Jadi siapa yang mau membesarkan SOKSI silakan maju yang penting memiliki komitmen jelas dan harus berkantong tebal. Kalau tak punya uang bagaimana bisa menjalankan organsiasi dan membesarkan SOKSI,” ucapnya.
Kepengurusan Depidar XIII SOKSI Kaltim dibawah kepemimpinan Hatta Zainal dibekukan Ketua Depinas SOKSI H Ade Komaruddin dan Sekjen Hakim Kamaruddin. Karena kepengurusan Hatta berafiliasi pada kepengurusan Depinas SOKSI versi Rusli Zainal.
Terkait dualisme kepengurusan Depinas sudah diklarifikasi Wakil Ketua Depinas SOKSI Saut Tobing. Korwil SOKSI Kalimantan ini mengatakan Depinas XIII SOKSI tak terjadi dualisme karena yang diakui pemerintah pusat hanya kepengurusan Ade Komaruddin.
“Kepengurusan Depinas SOKSI tak terjadi dualisme. Sebab yang diakui Mendagri dan Dewan Pendiri SOKSI adalah kepengurusan Ade Komaruddin. Saat ini kami masih menunggu surat dari Kementerian Hukum dan HAM untuk legalitasnya,” katanya. (sua)
http://www.korankaltim.co.id/read/news/2011/3192/kontak.html
Korankaltim.co.id - Sabtu, 29 Januari 2011
SAMARINDA - Setelah kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) XIII Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kaltim dibawah kepemimpinan HM Hatta Zainal dibekukan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI sejak 11 Januari 2011 lalu kini sudah bermunculan empat calon ketua Depidar XIII SOKSI Kaltim periode 2011-2016.
Mereka adalah HM Amir P Ali, Rita Wadyasari, Dahri Yasin dan H Syahrun. Dari empat kandidat tersebut ternyata Rita Widyasari disebut-sebut sebagai calon kuat ketua Depidar XIII SOKSI Kaltim.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Depidar XIII SOKSI Kaltim HM Amir P Ali yang kini menjabat Caretaker Depidar XIII SOKSI Kaltim. “Meski saya tahu Ketua DPRD Kaltim Mukmin Faisyal mengajukan Rita Widyasari sebagai calon ketua Depidar XIII SOKSI Kaltim tapi tak ada salahnya saya mencalonkan diri juga,” ucap Amir belum lama ini.
Menyikapi hal itu Ketua DPD Partai Golkar Kaltim Mukmin Faisyal sore kemarin mengaku mengusulkan nama Rita. Tapi tak menutup kemungkinan masih ada calon lain seperti H Syahrun dan Dahri Yasin. “Siapa saja boleh mencalonkan diri seperti Rita Widyasari, Dahri dan H Syahrun sebagai ketua Depidar XIII SOKSI Kaltim. Karena mereka merupakan kader terbaik Partai Golkar,” katanya.
Ditambahkan pula calon ketua Depidar XIII SOKSI Kaltim tak cukup hanya cakap dalam memim-pin tapi juga harus berkantong tebal. “Jadi siapa yang mau membesarkan SOKSI silakan maju yang penting memiliki komitmen jelas dan harus berkantong tebal. Kalau tak punya uang bagaimana bisa menjalankan organsiasi dan membesarkan SOKSI,” ucapnya.
Kepengurusan Depidar XIII SOKSI Kaltim dibawah kepemimpinan Hatta Zainal dibekukan Ketua Depinas SOKSI H Ade Komaruddin dan Sekjen Hakim Kamaruddin. Karena kepengurusan Hatta berafiliasi pada kepengurusan Depinas SOKSI versi Rusli Zainal.
Terkait dualisme kepengurusan Depinas sudah diklarifikasi Wakil Ketua Depinas SOKSI Saut Tobing. Korwil SOKSI Kalimantan ini mengatakan Depinas XIII SOKSI tak terjadi dualisme karena yang diakui pemerintah pusat hanya kepengurusan Ade Komaruddin.
“Kepengurusan Depinas SOKSI tak terjadi dualisme. Sebab yang diakui Mendagri dan Dewan Pendiri SOKSI adalah kepengurusan Ade Komaruddin. Saat ini kami masih menunggu surat dari Kementerian Hukum dan HAM untuk legalitasnya,” katanya. (sua)
http://www.korankaltim.co.id/read/news/2011/3192/kontak.html
SOKSI Gagas Aliansi untuk Sejahterakan Rakyat
SOKSI Gagas Aliansi untuk Sejahterakan Rakyat
Penulis : Edy Asrina Putra
Rabu, 26 Januari 2011 17:39 WIB
JAKARTA--MICOM: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggagas sebuah aliansi strategis dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) dan sosial (orsos) untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
"Pembentukan aliansi ormas ini merupakan langkah awal menghimpun kekuatan dan gerakan kemasyarakatan yang bertujuan membangkitkan motivasi, produktivitas, serta aksi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Ade Komarudin, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/1).
Ade mengatakan gagasan ini diusung bersama Karang Taruna Nasional dengan menggandeng sejumlah ormas dan orsos antara lain GP Ansor, Komite Tinju Indonesia (KTI), Bakornas Bakesguna, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Tim perumus akan segera menetapkan nama resmi aliansi dan program kerja. "Kita akan membuat tim perumus untuk membuat nama dari kebersamaan ini, apakah aliansi atau forum, atau apapun namanya. Tim juga menyusun program kerja dan kemudian langkah-langkah nyata yang akan diambil oleh kebersamaan ini," papar Ade kepada wartawan.
Selanjutnya, tambah Ade, SOKSI akan melakukan roadshow ke ormas dan orsos lainnya.
"Kita akan roadshow kepada ormas yang lain kepada Muhammadiyah, PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia), Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia), PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruh ormas di Indonesia kita datangi," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa aliansi ini tidak bermotif politis. Ia pun tidak keberatan jika ada orang-orang partai politik yang masuk ke dalam aliansi ini. "Ini tidak merupakan kerja politik. Kita tidak bicara itu. Kita tanggalkan semua latar belakang. Kita bersama-sama melakukan program kesejahteraan rakyat," tandasnya. (Ide/OL-3)
http://www.yiela.com/view/1583592/-soksi-gagas-aliansi-untuk-sejahterakan-rakyat
Penulis : Edy Asrina Putra
Rabu, 26 Januari 2011 17:39 WIB
JAKARTA--MICOM: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggagas sebuah aliansi strategis dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) dan sosial (orsos) untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
"Pembentukan aliansi ormas ini merupakan langkah awal menghimpun kekuatan dan gerakan kemasyarakatan yang bertujuan membangkitkan motivasi, produktivitas, serta aksi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Ade Komarudin, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/1).
Ade mengatakan gagasan ini diusung bersama Karang Taruna Nasional dengan menggandeng sejumlah ormas dan orsos antara lain GP Ansor, Komite Tinju Indonesia (KTI), Bakornas Bakesguna, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Tim perumus akan segera menetapkan nama resmi aliansi dan program kerja. "Kita akan membuat tim perumus untuk membuat nama dari kebersamaan ini, apakah aliansi atau forum, atau apapun namanya. Tim juga menyusun program kerja dan kemudian langkah-langkah nyata yang akan diambil oleh kebersamaan ini," papar Ade kepada wartawan.
Selanjutnya, tambah Ade, SOKSI akan melakukan roadshow ke ormas dan orsos lainnya.
"Kita akan roadshow kepada ormas yang lain kepada Muhammadiyah, PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia), Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia), PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruh ormas di Indonesia kita datangi," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa aliansi ini tidak bermotif politis. Ia pun tidak keberatan jika ada orang-orang partai politik yang masuk ke dalam aliansi ini. "Ini tidak merupakan kerja politik. Kita tidak bicara itu. Kita tanggalkan semua latar belakang. Kita bersama-sama melakukan program kesejahteraan rakyat," tandasnya. (Ide/OL-3)
http://www.yiela.com/view/1583592/-soksi-gagas-aliansi-untuk-sejahterakan-rakyat
SOKSI Gagas Aliansi untuk Sejahterakan Rakyat
Publik | January 26, 2011 at 17:52
SOKSI Gagas Aliansi untuk Sejahterakan Rakyat
Rabu, 26 Januari 2011 17:39 WIB
JAKARTA: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggagas sebuah aliansi strategis dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) dan sosial (orsos) untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
“Pembentukan aliansi ormas ini merupakan langkah awal menghimpun kekuatan dan gerakan kemasyarakatan yang bertujuan membangkitkan motivasi, produktivitas, serta aksi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Ade Komarudin, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/1).
Ade mengatakan gagasan ini diusung bersama Karang Taruna Nasional dengan menggandeng sejumlah ormas dan orsos antara lain GP Ansor, Komite Tinju Indonesia (KTI), Bakornas Bakesguna, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Tim perumus akan segera menetapkan nama resmi aliansi dan program kerja. “Kita akan membuat tim perumus untuk membuat nama dari kebersamaan ini, apakah aliansi atau forum, atau apapun namanya. Tim juga menyusun program kerja dan kemudian langkah-langkah nyata yang akan diambil oleh kebersamaan ini,” papar Ade kepada wartawan.
Selanjutnya, tambah Ade, SOKSI akan melakukan roadshow ke ormas dan orsos lainnya.
“Kita akan roadshow kepada ormas yang lain kepada Muhammadiyah, PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia), Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia), PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruh ormas di Indonesia kita datangi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa aliansi ini tidak bermotif politis. Ia pun tidak keberatan jika ada orang-orang partai politik yang masuk ke dalam aliansi ini. “Ini tidak merupakan kerja politik. Kita tidak bicara itu. Kita tanggalkan semua latar belakang. Kita bersama-sama melakukan program kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (Ide/OL-3)
Source: media indonesia
http://arsipberita.com/show/soksi-gagas-aliansi-untuk-sejahterakan-rakyat-145995.html
SOKSI Gagas Aliansi untuk Sejahterakan Rakyat
Rabu, 26 Januari 2011 17:39 WIB
JAKARTA: Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menggagas sebuah aliansi strategis dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) dan sosial (orsos) untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
“Pembentukan aliansi ormas ini merupakan langkah awal menghimpun kekuatan dan gerakan kemasyarakatan yang bertujuan membangkitkan motivasi, produktivitas, serta aksi nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Ade Komarudin, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (26/1).
Ade mengatakan gagasan ini diusung bersama Karang Taruna Nasional dengan menggandeng sejumlah ormas dan orsos antara lain GP Ansor, Komite Tinju Indonesia (KTI), Bakornas Bakesguna, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi), Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Tim perumus akan segera menetapkan nama resmi aliansi dan program kerja. “Kita akan membuat tim perumus untuk membuat nama dari kebersamaan ini, apakah aliansi atau forum, atau apapun namanya. Tim juga menyusun program kerja dan kemudian langkah-langkah nyata yang akan diambil oleh kebersamaan ini,” papar Ade kepada wartawan.
Selanjutnya, tambah Ade, SOKSI akan melakukan roadshow ke ormas dan orsos lainnya.
“Kita akan roadshow kepada ormas yang lain kepada Muhammadiyah, PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia), Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia), PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seluruh ormas di Indonesia kita datangi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa aliansi ini tidak bermotif politis. Ia pun tidak keberatan jika ada orang-orang partai politik yang masuk ke dalam aliansi ini. “Ini tidak merupakan kerja politik. Kita tidak bicara itu. Kita tanggalkan semua latar belakang. Kita bersama-sama melakukan program kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (Ide/OL-3)
Source: media indonesia
http://arsipberita.com/show/soksi-gagas-aliansi-untuk-sejahterakan-rakyat-145995.html
Langganan:
Postingan (Atom)