SOKSI MINTA ABURIZAL BAKRIE BERSEDIA DICALONKAN JADI PRESIDEN
SOKSI Capreskan Aburizal Bakrie
Sabtu, 21 Mei 2011 MEDAN (Suara Karya):
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), secara bulat mengusung Ketua Dewan Pembina SOKSI Aburizal Bakrie sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Depinas SOKSI Fatahillah Ramli saat membacakan sikap politik Rapimnas I SOKSI di sela acara bakti sosial SOKSI di Medan, Sumut, Jumat (20/5).
Dia mengatakan, berdasarkan pada keseluruhan sikap politik yang dihasilkan pada Rapimnas I SOKSI berharap agar rekruetmen kepemimpinan nasional kedepan memilih kepemimpinan yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, dalam pernyataan sikap SOKSI, atas nama keluarga besar SOKSI mengharapkan dan meminta kader terbaik SOKSI yang saat ini Ketua Dewan Pembina SOKSI sekaligus sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, berkenan dicalonkan sebagai presiden pada Pipres 2014. "Harapan ini, kita percayakan sepenuhnya pada mekanisme politik di Partai Golkar," kata Fatahillah.
Ketua Umum Depinas SOKSI Ade Komarudin mengatakan, pencalonan kader terbaik SOKSI dan juga kader terbaik DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie ini, merupakan hal penting. "Aburizal barie sebagai kader partai terbaik, sangat pantas di calonkan," katanya. Ia pun menginstruksikaan keputusan ini untuk disosialisasikan semua daerah melalui kader-kader SOKSI.
Meski demikian, hal yang sama juga dikatakan Ade bahwa keputusan pencalonan ini, nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada beliau sesuai dengan mekanisme partai yang sudah ditetapkan. "SOKSI sebagai Yang mendirikan Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya urusan politik akan kepada DPP Partai Golkar," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Rapimnas I SOKSI telah memutuskan revitalisasi total kepengurusan di pusat dan daerah untuk memenangkan Partai Golkar pada Pemilu 2014. Sementara di bidang kaderisasi, SOKSI juga akan melakukan pendidikan kader bangsa dengan mengusung Pancasila sebagai kurikulum dalam pengkaderan SOKSI. "Pancasila sebagai way of life harus dipegang secara murni dan konsekuen," katanya.
Terkait pendidikan kader bangsa juga akan masukan otobiografi Aburizal Bakrie sebagai bahan pendidikan di pusat dan daerah. Selain itu, ada pula beberapa pernyataan sikap SOKSI lainnya terkait dengan perjalanan reformasi yang telah membawa perubahan diberbagai sistem baik pemerintahan, ketatanagaraan, politik dan sosial ekonomi.
Beberapa pernyataan sikapnya yakni terkait dengan kemerosotan terhadap nilai-nilai Pancasila, SOKSI mengusulkan agar dilakukannya penguatan ideologi Pancasila melalui praktek kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus di aktualisasikan melalui good will dan political will dari segenap pengambil keputusan di Negara Kesatuan Indonesia.
Selanjutnya, SOKSI juga menilai bahwa UU bidang politik yang berlaku sekarang sekarang belum mencerminkan format ideal bagi pembangunan politik bangsa. Untuk hal ini,SOKSI mengusulkan agar segera dilakukan penataan kembali sistem politik dan ketatanegaraan demi terwujudnya demokrasi yang berkualitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya yakni melalui revisi UU bidang politik berdasarkan konstitusi dan permanen. (Rully)
sumber: suarakarya online >ras
http://www.soksi.or.id/204/agenda-kegiatan/pi-soksi-minta-aburizal-bakrie-bersedia-dicalonkan-jadi-presiden2.html
Rabu, 10 Agustus 2011
SOKSI: NEGARA HUKUM DALAM SEMANGAT UUD1945 SECARA INTRGRALISTIK BERWUJUD TIGA DIMENSI ; WELFARE STATE, ADMINISTRASI STATE, dan SOCIAL SERVICE STATE
SOKSI: NEGARA HUKUM DALAM SEMANGAT UUD1945 SECARA INTRGRALISTIK BERWUJUD TIGA DIMENSI ; WELFARE STATE, ADMINISTRASI STATE, dan SOCIAL SERVICE STATE
Graha Soksi, 23 July 2011.
1. Dari dimensi Hukum Materiil, merupakan WELFARE STATE dalam pengertian suatu negara berorientasi kepada kesejahteraan Rakyat.
2. Dari dimensi Hukum Formil merupakan ADMINISTRASI STATE dalam pengertian bahwa penyelenggaraan Administrasi kekuasaan negara berorientasi selalu pada Nation and Character Building, juga berorientasi pada pembangunan seluruh masyarakat Indonesia
3. Dari dimensi Hukum Fungsional, merupakan SOCIAL SERVICE STATE dalam pengertian suatu Negara yang berorientasi pada pengabdian.
Oleh karena itu, maka Pemerintahan harus berperan sebagai Tauladan, dengan pengertian bahwa Kekayaan bPemerintah Negara harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga mampu;
a. Pamong Demokrasi yang wajib memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap rakyat;
b. Pengemban Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan dorongan kepada Dinamika dan Kreatifitas rakyatnya dalam usaha membebaskan diri belenggu KEMISKINAN;
c. Abdi Rakyat yang harus senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakatnya
http://www.soksi.or.id/204/agenda-kegiatan/pi-negara-hukum-dalam-semangat-uud1945-secara-intrgralistik-berwujud-welfare-state-administrasi-s.html
Graha Soksi, 23 July 2011.
1. Dari dimensi Hukum Materiil, merupakan WELFARE STATE dalam pengertian suatu negara berorientasi kepada kesejahteraan Rakyat.
2. Dari dimensi Hukum Formil merupakan ADMINISTRASI STATE dalam pengertian bahwa penyelenggaraan Administrasi kekuasaan negara berorientasi selalu pada Nation and Character Building, juga berorientasi pada pembangunan seluruh masyarakat Indonesia
3. Dari dimensi Hukum Fungsional, merupakan SOCIAL SERVICE STATE dalam pengertian suatu Negara yang berorientasi pada pengabdian.
Oleh karena itu, maka Pemerintahan harus berperan sebagai Tauladan, dengan pengertian bahwa Kekayaan bPemerintah Negara harus diarahkan sedemikian rupa, sehingga mampu;
a. Pamong Demokrasi yang wajib memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap rakyat;
b. Pengemban Kesejahteraan Sosial yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan dorongan kepada Dinamika dan Kreatifitas rakyatnya dalam usaha membebaskan diri belenggu KEMISKINAN;
c. Abdi Rakyat yang harus senantiasa memberikan pelayanan kepada masyarakatnya
http://www.soksi.or.id/204/agenda-kegiatan/pi-negara-hukum-dalam-semangat-uud1945-secara-intrgralistik-berwujud-welfare-state-administrasi-s.html
SOKSI INGATKAN PANSUS BPJS TAK RUGIKAN RAKYAT
SOKSI INGATKAN PANSUS BPJS TAK RUGIKAN RAKYAT
Antara – Rab, 20 Jul 2011 Jakarta (ANTARA) -
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Ade Komarudin mengingatkan kesepakatan Pansus RUU Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan pemerintah soal perpanjangan pembahasan pada masa persidangan mendatang jangan sampai merugikan rakyat. "Kesepakatan perpanjangan waktu harus menjadi momentum mengakomodir semua kepentingan dan stakholder demi kesejahteraan rakyat Indonesia," Kata Ade Komarudin kepada wartawan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu.
Menurut Ade Komarudin, dirinya menyayangkan pembahasan RUU BPJS yang hingga saat ini masih berlarut-larut. Padahal, tambahnya, keberadaan RUU BPJS ini sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia, karena mayoritas anggota SOKSI adalah para pekerja seperti buruh, petani, nelayanan demi masa depan dan kesejahteraan mereka.
"Karena itu, SOKSI menginstruksikan kader-kadernya untuk serius memperjuangkan RUU BPJS demi kepentingan rakyat dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Ade yang juga Sekretaris FPG DPR.
Kesimpulan rapat Pansus RUU BPJS pada, Senin (18/7) lalu telah melahirkan enam kesepakatan dan pembahasannya akan dilanjutkan pada masa persidangan mendatang setelah reses. Ketua Panja RUU BPJS Ferdiansyah menjelaskan, keenam butir kesepakatan Pansus BPJS dengan pemerintah antara lain menyangkut pelbagai hal, diantaranya soal prinsip dalam pembahasan bab ketentuan peralihan dan ketentuan penutup karena antara pemerintah dan DPR telah mengajukan rumusan usulan alternatif yang telah disepakati dalam Panja RUU BPJS pada 5 Juli lalu.
"Kesepakatan itu antara lain menyangkut tidak boleh ada PHK dan tidak boleh ada penghilangan hak-hak normatif dari karyawan dari keempat BUMN, tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program keempat BUMN, tidak boleh ada program terhadap peserta lama yang stagnan atau terhenti. Artinya, pelayanan terhadap peserta lama tidak boleh terhenti," katanya.
Selain itu, lanjutnya, satu peserta hanya membayar satu kali untuk setiap program serta harus ada kepastian dalam investasi keempat BUMN yang saat ini sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Karena itu, FPG DPR dalam pembahasan RUU BPJS selalu berkomitmen bahwa penyelenggaraan jaminan sosial harus mampu dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, pembentukan UU BPJS nanti harus menggunakan prinsip-prinsip Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyentuh perlindungan sosial terhadap pekerja informal seperti buruh, kelompok pengusaha, pegawai mulai dari kelas atas hingga kelas rendah, TNI/Polri hingga pekerja asing yang membayar iuran," katanya.
Sumber:yahoo.news >ras
http://soksi.or.id/204/berita/pi-soksi-ingatkan-pansus-bpjs-tak-rugikan-rakyat.html
Antara – Rab, 20 Jul 2011 Jakarta (ANTARA) -
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Ade Komarudin mengingatkan kesepakatan Pansus RUU Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan pemerintah soal perpanjangan pembahasan pada masa persidangan mendatang jangan sampai merugikan rakyat. "Kesepakatan perpanjangan waktu harus menjadi momentum mengakomodir semua kepentingan dan stakholder demi kesejahteraan rakyat Indonesia," Kata Ade Komarudin kepada wartawan di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu.
Menurut Ade Komarudin, dirinya menyayangkan pembahasan RUU BPJS yang hingga saat ini masih berlarut-larut. Padahal, tambahnya, keberadaan RUU BPJS ini sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia, karena mayoritas anggota SOKSI adalah para pekerja seperti buruh, petani, nelayanan demi masa depan dan kesejahteraan mereka.
"Karena itu, SOKSI menginstruksikan kader-kadernya untuk serius memperjuangkan RUU BPJS demi kepentingan rakyat dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian yang merupakan prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Ade yang juga Sekretaris FPG DPR.
Kesimpulan rapat Pansus RUU BPJS pada, Senin (18/7) lalu telah melahirkan enam kesepakatan dan pembahasannya akan dilanjutkan pada masa persidangan mendatang setelah reses. Ketua Panja RUU BPJS Ferdiansyah menjelaskan, keenam butir kesepakatan Pansus BPJS dengan pemerintah antara lain menyangkut pelbagai hal, diantaranya soal prinsip dalam pembahasan bab ketentuan peralihan dan ketentuan penutup karena antara pemerintah dan DPR telah mengajukan rumusan usulan alternatif yang telah disepakati dalam Panja RUU BPJS pada 5 Juli lalu.
"Kesepakatan itu antara lain menyangkut tidak boleh ada PHK dan tidak boleh ada penghilangan hak-hak normatif dari karyawan dari keempat BUMN, tidak boleh merugikan peserta lama yang mengikuti program keempat BUMN, tidak boleh ada program terhadap peserta lama yang stagnan atau terhenti. Artinya, pelayanan terhadap peserta lama tidak boleh terhenti," katanya.
Selain itu, lanjutnya, satu peserta hanya membayar satu kali untuk setiap program serta harus ada kepastian dalam investasi keempat BUMN yang saat ini sedang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Karena itu, FPG DPR dalam pembahasan RUU BPJS selalu berkomitmen bahwa penyelenggaraan jaminan sosial harus mampu dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga, pembentukan UU BPJS nanti harus menggunakan prinsip-prinsip Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyentuh perlindungan sosial terhadap pekerja informal seperti buruh, kelompok pengusaha, pegawai mulai dari kelas atas hingga kelas rendah, TNI/Polri hingga pekerja asing yang membayar iuran," katanya.
Sumber:yahoo.news >ras
http://soksi.or.id/204/berita/pi-soksi-ingatkan-pansus-bpjs-tak-rugikan-rakyat.html
SOKSI SIAP BANTU PETANI BIG
SOKSI SIAP BANTU PETANI BIG
Sabtu, 23 Juli 2011 21:38 WIB
Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Kalbar di amanahi Kasus PT BIG karena adanya permasalahan hukum yang mesti diselesaikan yang perkaranya menimpa para petani.
Menurut Kamarudin Syam, persoalan ini bisa diselesaikan semenjak awal, jika tidak ada upaya penghalang-halangan terhadap lelang aset milik PT BIG. Saat ini, persoalan yang menyangkut nasib ribuan pekerja di perkebunan kelapa sawit ,yang di perkirakan kian runyam. "Sebagai pejabat politik, kita hanya bisa mendorong agar menteri-menteri terkait turut berperanserta menyelesaikan masalah ini, karena benturannya tetap di pusat," ujar anggota Komisi XI DPR-RI ini.
Selain itu Kamaruddin memandang, bisa saja persoalan BIG diselesaikan dengan pengambilalihan lahan oleh perusahaan milik BUMN. Persoalannya yang saat ini dengan hutang yang melilit pinggang pada perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, apakah ada perusahaan milik BUMN yang bersedia melakukanya? Legislator daerah pemilihan Kalbar tersebut mengungkapkan bahwa mereka tetap akan melakukan upaya untuk membantu kesulitan yang dialami para petani.
Sementara SOKSI yang merupakan satu diantara ormas pendiri yang berada di payung Partai Golkar bersama Kosgoro dan MKGR ini adalah organisasi masyarakat juga memiliki lembaga bantuan hukum, Dan Depidar SOKSI Kalbar siap akan membantu para pekerja termasuk petani yang mengalami kesulitan hukum. "Kalau ada permasalahan, melalui (lembaga) ini, bisa kita bantu," kata Kamaruddin.
Legislator Partai Golkar menyatakan dirinya sangat optimis akan siap membangun kembali kepengurusan SOKSI, yang saat ini telah lama vakum, yang langkah selanjutnya dirinya membuat jaringan serta membesarkan dan tersebar di seluruh Kalbar.
Acara pelantikan pengurus Depidar SOKSI Kalbar Periode 2011 - 2016 berlangsung semarak di Ruang utama Gedung Zamrud dengan kehadiran massa dari berbagai penjuru Kota Pontianak.yang dihadiri juga Ketua DPD Partai Golkar Morkes Effendi beserta para pengurus DPD Partai Golkar Kalbar.
Dalam kesempatan itu Morkes juga mengamanahkan kepada Depidar SOKSI Kalbar agar turut berperan dalam menolong kesulitan yang masih dialami para petani perkebunan kelapa sawit di lahan milik PT Benua Indah Group (BIG). , di Gedung Zamrud Khatulistiwa Pontianak, 15 Juli lalu. "Saya minta agar SOKSI berperan untuk menolong para petani BIG, mereka sudah dua tahun tak digaji (dibayar, Red). Jangan sampai mereka mengadu ke sana, mengadu ke sini, karena tidak ada yang peduli.
Tolonglah karena mereka sangat sengsara dan diperlakukan sangat jalim," ungkap mantan Bupati Ketapang. Lalu Morkes juga memaparkan kesengsaraan ribuan masyarakat petani perkebunan kelapa sawit yang bekerja di perkebunan milik PT BIG, yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Ketapang tersebut. Dia tak menampik ada semacam tembok besar yang menghadang, sehingga menjadikan persoalan petani di kawasan tersebut terombang-ambing bagai tak berkesudahan.
Sumber tribun Pontianak >ras
http://soksi.or.id/204/berita/pi-soksi-siap-bantu-petani-big.html
Sabtu, 23 Juli 2011 21:38 WIB
Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depidar SOKSI) Kalbar di amanahi Kasus PT BIG karena adanya permasalahan hukum yang mesti diselesaikan yang perkaranya menimpa para petani.
Menurut Kamarudin Syam, persoalan ini bisa diselesaikan semenjak awal, jika tidak ada upaya penghalang-halangan terhadap lelang aset milik PT BIG. Saat ini, persoalan yang menyangkut nasib ribuan pekerja di perkebunan kelapa sawit ,yang di perkirakan kian runyam. "Sebagai pejabat politik, kita hanya bisa mendorong agar menteri-menteri terkait turut berperanserta menyelesaikan masalah ini, karena benturannya tetap di pusat," ujar anggota Komisi XI DPR-RI ini.
Selain itu Kamaruddin memandang, bisa saja persoalan BIG diselesaikan dengan pengambilalihan lahan oleh perusahaan milik BUMN. Persoalannya yang saat ini dengan hutang yang melilit pinggang pada perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, apakah ada perusahaan milik BUMN yang bersedia melakukanya? Legislator daerah pemilihan Kalbar tersebut mengungkapkan bahwa mereka tetap akan melakukan upaya untuk membantu kesulitan yang dialami para petani.
Sementara SOKSI yang merupakan satu diantara ormas pendiri yang berada di payung Partai Golkar bersama Kosgoro dan MKGR ini adalah organisasi masyarakat juga memiliki lembaga bantuan hukum, Dan Depidar SOKSI Kalbar siap akan membantu para pekerja termasuk petani yang mengalami kesulitan hukum. "Kalau ada permasalahan, melalui (lembaga) ini, bisa kita bantu," kata Kamaruddin.
Legislator Partai Golkar menyatakan dirinya sangat optimis akan siap membangun kembali kepengurusan SOKSI, yang saat ini telah lama vakum, yang langkah selanjutnya dirinya membuat jaringan serta membesarkan dan tersebar di seluruh Kalbar.
Acara pelantikan pengurus Depidar SOKSI Kalbar Periode 2011 - 2016 berlangsung semarak di Ruang utama Gedung Zamrud dengan kehadiran massa dari berbagai penjuru Kota Pontianak.yang dihadiri juga Ketua DPD Partai Golkar Morkes Effendi beserta para pengurus DPD Partai Golkar Kalbar.
Dalam kesempatan itu Morkes juga mengamanahkan kepada Depidar SOKSI Kalbar agar turut berperan dalam menolong kesulitan yang masih dialami para petani perkebunan kelapa sawit di lahan milik PT Benua Indah Group (BIG). , di Gedung Zamrud Khatulistiwa Pontianak, 15 Juli lalu. "Saya minta agar SOKSI berperan untuk menolong para petani BIG, mereka sudah dua tahun tak digaji (dibayar, Red). Jangan sampai mereka mengadu ke sana, mengadu ke sini, karena tidak ada yang peduli.
Tolonglah karena mereka sangat sengsara dan diperlakukan sangat jalim," ungkap mantan Bupati Ketapang. Lalu Morkes juga memaparkan kesengsaraan ribuan masyarakat petani perkebunan kelapa sawit yang bekerja di perkebunan milik PT BIG, yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Ketapang tersebut. Dia tak menampik ada semacam tembok besar yang menghadang, sehingga menjadikan persoalan petani di kawasan tersebut terombang-ambing bagai tak berkesudahan.
Sumber tribun Pontianak >ras
http://soksi.or.id/204/berita/pi-soksi-siap-bantu-petani-big.html
SOKSI MENDESAK AGAR PT. KRAKATAU STEEL SEGERA MENYELESAIKAN TUNTUTAN SERIKAT BURUH KRAKATAU STEEL
SOKSI MENDESAK AGAR PT. KRAKATAU STEEL SEGERA MENYELESAIKAN TUNTUTAN SERIKAT BURUH KRAKATAU STEEL
Graha Soksi, 27-07-2011
“Aksi mogok kerja yang dilakukan buruh outsorcing yang tergabung dalam SBKS (serikat buruh Krakatau steel) tersebut dapat membuat terganggunya produksi, mogok kerja akan berdampak besar terhadap produksi PT. KS tersebut, ujar Ade Komaruddin Ketua Umum Depinas SOKSI tentang aksi mogok para buruh yang bekerja pada PT. Krakatau Steel ”.
“Aksi mogok buruh adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang, tapi mogok kerja sebenarnya dapat dihindari bila pihak Management perusahaan secara terbuka berdialog dengan para pekerja/buruh, untuk menjelaskan kenapa pihak perusahaan sampai saat ini belum mampu menyelesaikan tuntutan pesangon”, ujar Ade Komarudin, yang juga Ketua DPP Partai GOLKAR.
Untuk itu, Ade Komaruddin, Mendesak agar Pt. Krakatau Steel segera menyelesaikan tuntutan Serikat Buruh Krakatau Steel dan pihak perusahaan juga wajib melaksanakan hak-hak pekerja/buruh sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Ketenagakerjaan. Jangan posisikan para buruh pada posisi yang terpinggirkan.
SOKSI yang lahir dari pergerakan kaum buruh akan terus berjuang bersama dengan pekerja/buruh untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
“dan untuk kedepan, lanjut Ade Komaruddin, seharusnya perusahaan sebesar PT. Krakatau Steel yang mempunyai bidang usaha produksi tetap/pasti harus menghindari mempekerjakan pekerja/buruh dengan status outsourcing”.
>27.07.11>ras
http://soksi.or.id/204/berita/pi-soksi-mendesak-agar-pt.-krakatau-steel-segera-menyelesaikan-tuntutan-serikat-buruh-krakatau-steel.html
Graha Soksi, 27-07-2011
“Aksi mogok kerja yang dilakukan buruh outsorcing yang tergabung dalam SBKS (serikat buruh Krakatau steel) tersebut dapat membuat terganggunya produksi, mogok kerja akan berdampak besar terhadap produksi PT. KS tersebut, ujar Ade Komaruddin Ketua Umum Depinas SOKSI tentang aksi mogok para buruh yang bekerja pada PT. Krakatau Steel ”.
“Aksi mogok buruh adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang, tapi mogok kerja sebenarnya dapat dihindari bila pihak Management perusahaan secara terbuka berdialog dengan para pekerja/buruh, untuk menjelaskan kenapa pihak perusahaan sampai saat ini belum mampu menyelesaikan tuntutan pesangon”, ujar Ade Komarudin, yang juga Ketua DPP Partai GOLKAR.
Untuk itu, Ade Komaruddin, Mendesak agar Pt. Krakatau Steel segera menyelesaikan tuntutan Serikat Buruh Krakatau Steel dan pihak perusahaan juga wajib melaksanakan hak-hak pekerja/buruh sebagaimana telah diatur dalam undang-undang Ketenagakerjaan. Jangan posisikan para buruh pada posisi yang terpinggirkan.
SOKSI yang lahir dari pergerakan kaum buruh akan terus berjuang bersama dengan pekerja/buruh untuk terus meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
“dan untuk kedepan, lanjut Ade Komaruddin, seharusnya perusahaan sebesar PT. Krakatau Steel yang mempunyai bidang usaha produksi tetap/pasti harus menghindari mempekerjakan pekerja/buruh dengan status outsourcing”.
>27.07.11>ras
http://soksi.or.id/204/berita/pi-soksi-mendesak-agar-pt.-krakatau-steel-segera-menyelesaikan-tuntutan-serikat-buruh-krakatau-steel.html
KELAS MENENGAH INDONESIA NAIK 7 JUTA SETAHUN
KELAS MENENGAH INDONESIA NAIK 7 JUTA SETAHUN
KELAS MENENGAH INI MENDORONG KONSUMSI DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI.
Kamis, 16 Juni 2011, 07:00 WIB
VIVAnews- Bank Dunia menilai pertumbuhan kelas menengah di Indonesia sangat cepat. Setiap tahun kelas menengah tumbuh 7 juta.
"Dibanding negara sepadannya, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia tergolong sangat cepat" ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefen Koeberle menjawab pertanyaan VIVAnews.
Manager Emerging Global Trends Development Prospect Group Bank Dunia Mansoor Dailami menambahkan bahwa peningkatan kelas menengah seperti yang terjadi di Indonesia juga dialami negara berkembang lainnya. Pertumbuhan itu menyebabkan melonjaknya konsumsi. "Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Mansoor.
Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2003 jumlah kelas menengah di Indonesia hanya 37,7 persen dari populasi, namun pada 2010 kelas menengah Indonesia mencapai 134 juta jiwa atau 56,5 persen.
Menurut studi Bank Dunia, kalangan kelas menangah ini terbagi empat kelas. Pertama kelas menengah dengan pendapatan US$2-US$4 atau Rp1-1,5juta per bulan (38,5 persen). Kedua, kelas menengah dengan pendapatan US$4-6 atau Rp1,5 -2,6 juta perkapita perbulan (11,7 persen).
Ketiga kelas menengah dengan pendapatan US$6-US$10 atau Rp2,6-5,2 juta perbulan (5 persen) serta golongan menengah berpendapatan US$10-US$20 atau Rp5,2-6 juta perbulan (1,3 persen).
Sementara Chief Economist Bank Danamon Anton Gunawan mengatakan kelas menengah Indonesia saat ini memang mendorong naiknya konsumsi. Namun kedepannya, akan menjadi sumber pembiayaan pembangunan melalui pasar keuangan seiring meningkatnya pendapatan. Sektor keuangan sangat terkait dengan peningkatan kelas menengah.]
"Nantinya kelas menengah ini makin perlu asuransi, dan lain sebagainya. Ini adalah basis jangka panjang investor untuk pasar keuangan yang berguna membiayai pembangunan" kata Anton.
Disisi lain, jumlah kelas menengah juga akan meningkatkan kualitas demokrasi bagi Indonesia. Salah satu problem demokrasi adalah pemilih yang tidak melek politik, tidak mengikuti berita politik dan hanya mendukung satu orang yang diamati. Hal tersebut diungkapkan Manager Director Paramadian Public Policy Institute, Wijayanto.
"Jadi middle income yang lebih baik akan menghasilkan makin banyak pemilih melek politik dan kualitas kualitas demokrasi semakin baik," kata Wijayanto.
• VIVAnews
Sumber:vivanews >ras
http://soksi.or.id/204/v-i-s-i/ekonomi/pi-kelas-menengah-indonesia-naik-7-juta-setahun.html
KELAS MENENGAH INI MENDORONG KONSUMSI DAN MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI.
Kamis, 16 Juni 2011, 07:00 WIB
VIVAnews- Bank Dunia menilai pertumbuhan kelas menengah di Indonesia sangat cepat. Setiap tahun kelas menengah tumbuh 7 juta.
"Dibanding negara sepadannya, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia tergolong sangat cepat" ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefen Koeberle menjawab pertanyaan VIVAnews.
Manager Emerging Global Trends Development Prospect Group Bank Dunia Mansoor Dailami menambahkan bahwa peningkatan kelas menengah seperti yang terjadi di Indonesia juga dialami negara berkembang lainnya. Pertumbuhan itu menyebabkan melonjaknya konsumsi. "Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Mansoor.
Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2003 jumlah kelas menengah di Indonesia hanya 37,7 persen dari populasi, namun pada 2010 kelas menengah Indonesia mencapai 134 juta jiwa atau 56,5 persen.
Menurut studi Bank Dunia, kalangan kelas menangah ini terbagi empat kelas. Pertama kelas menengah dengan pendapatan US$2-US$4 atau Rp1-1,5juta per bulan (38,5 persen). Kedua, kelas menengah dengan pendapatan US$4-6 atau Rp1,5 -2,6 juta perkapita perbulan (11,7 persen).
Ketiga kelas menengah dengan pendapatan US$6-US$10 atau Rp2,6-5,2 juta perbulan (5 persen) serta golongan menengah berpendapatan US$10-US$20 atau Rp5,2-6 juta perbulan (1,3 persen).
Sementara Chief Economist Bank Danamon Anton Gunawan mengatakan kelas menengah Indonesia saat ini memang mendorong naiknya konsumsi. Namun kedepannya, akan menjadi sumber pembiayaan pembangunan melalui pasar keuangan seiring meningkatnya pendapatan. Sektor keuangan sangat terkait dengan peningkatan kelas menengah.]
"Nantinya kelas menengah ini makin perlu asuransi, dan lain sebagainya. Ini adalah basis jangka panjang investor untuk pasar keuangan yang berguna membiayai pembangunan" kata Anton.
Disisi lain, jumlah kelas menengah juga akan meningkatkan kualitas demokrasi bagi Indonesia. Salah satu problem demokrasi adalah pemilih yang tidak melek politik, tidak mengikuti berita politik dan hanya mendukung satu orang yang diamati. Hal tersebut diungkapkan Manager Director Paramadian Public Policy Institute, Wijayanto.
"Jadi middle income yang lebih baik akan menghasilkan makin banyak pemilih melek politik dan kualitas kualitas demokrasi semakin baik," kata Wijayanto.
• VIVAnews
Sumber:vivanews >ras
http://soksi.or.id/204/v-i-s-i/ekonomi/pi-kelas-menengah-indonesia-naik-7-juta-setahun.html
EKONOMI TUMBUH BUKAN JAMINAN BEBAS KEMISKINAN
EKONOMI TUMBUH BUKAN JAMINAN BEBAS KEMISKINAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAIKNYA TIDAK MENJADI PATOKAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PENDUDUK.
Kamis, 16 Juni 2011,
VIVAnews - Pertumbuhan ekonomi sebaiknya tidak menjadi patokan atas meningkatnya kesejahteraan penduduk Indonesia. Saat ini, pemerintah seperti sedang mengalami ilusi pertumbuhan.
"Seolah-olah pertumbuhan itu solusi. Kalau ada pertumbuhan, lalu akan menyediakan lapangan kerja atau mengurangi kemiskinan. Padahal, itu tidak ada jaminan sama sekali," ujar ekonom Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir saat ditemui usai acara seminar di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis 16 Juni 2011.
Pertumbuhan, menurut Revrisond, jangan melihat dari angka saja, namun juga kualitas pertumbuhan itu sendiri. Kualitas yang dimaksud ialah pertumbuhan perekonomian kerakyatan seperti sektor pertanian, pedesaan, dan industri kecil. "Mungkin pertumbuhan tidak terlalu tinggi, tapi lebih inklusif," ujarnya.
Pertumbuhan pada perekonomian kerakyatan, tambah dia, tidak memerlukan dana sebesar seperti pada pertumbuhan infrastruktur, sehingga pemerintah tidak memerlukan investasi pihak asing karena perbankan nasional masih bisa membiayai.
"Secara finansial pemerintah tidak memiliki dana untuk pembangunan infrastruktur," tuturnya.
Buktinya, dia menjelaskan, belanja modal saat ini dianggarkan hanya sekitar enam persen. Karena, saat ini pemerintah masih terjebak pada kewajiban membayar utang dan bunga yang cukup besar yang mencapai sekitar 24 persen. Sementara itu, belanja modal hanya 25 persen bunga utang.
Lebih lanjut, Revrisond mengkhawatirkan pengaruh kekuatan kapital dari rezim yang berkuasa sudah terlampau besar, sehingga agenda pembangunan yang ada membuktikan kalau pemerintah didikte. "Kalau pemerintah sudah dikendalikan kepentingan kapital, tidak ada yang bisa diharapkan," ujarnya. (art)
• VIVAnews
Sumber:vivanews>ras
http://soksi.or.id/204/v-i-s-i/ekonomi/pi-ekonomi-tumbuh-bukan-jaminan-bebas-kemiskinan-pertumbuhan-ekonomi-sebaiknya-tidak-menjadi-patokan-me.html
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAIKNYA TIDAK MENJADI PATOKAN MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PENDUDUK.
Kamis, 16 Juni 2011,
VIVAnews - Pertumbuhan ekonomi sebaiknya tidak menjadi patokan atas meningkatnya kesejahteraan penduduk Indonesia. Saat ini, pemerintah seperti sedang mengalami ilusi pertumbuhan.
"Seolah-olah pertumbuhan itu solusi. Kalau ada pertumbuhan, lalu akan menyediakan lapangan kerja atau mengurangi kemiskinan. Padahal, itu tidak ada jaminan sama sekali," ujar ekonom Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir saat ditemui usai acara seminar di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis 16 Juni 2011.
Pertumbuhan, menurut Revrisond, jangan melihat dari angka saja, namun juga kualitas pertumbuhan itu sendiri. Kualitas yang dimaksud ialah pertumbuhan perekonomian kerakyatan seperti sektor pertanian, pedesaan, dan industri kecil. "Mungkin pertumbuhan tidak terlalu tinggi, tapi lebih inklusif," ujarnya.
Pertumbuhan pada perekonomian kerakyatan, tambah dia, tidak memerlukan dana sebesar seperti pada pertumbuhan infrastruktur, sehingga pemerintah tidak memerlukan investasi pihak asing karena perbankan nasional masih bisa membiayai.
"Secara finansial pemerintah tidak memiliki dana untuk pembangunan infrastruktur," tuturnya.
Buktinya, dia menjelaskan, belanja modal saat ini dianggarkan hanya sekitar enam persen. Karena, saat ini pemerintah masih terjebak pada kewajiban membayar utang dan bunga yang cukup besar yang mencapai sekitar 24 persen. Sementara itu, belanja modal hanya 25 persen bunga utang.
Lebih lanjut, Revrisond mengkhawatirkan pengaruh kekuatan kapital dari rezim yang berkuasa sudah terlampau besar, sehingga agenda pembangunan yang ada membuktikan kalau pemerintah didikte. "Kalau pemerintah sudah dikendalikan kepentingan kapital, tidak ada yang bisa diharapkan," ujarnya. (art)
• VIVAnews
Sumber:vivanews>ras
http://soksi.or.id/204/v-i-s-i/ekonomi/pi-ekonomi-tumbuh-bukan-jaminan-bebas-kemiskinan-pertumbuhan-ekonomi-sebaiknya-tidak-menjadi-patokan-me.html
Langganan:
Postingan (Atom)